Diriset dan diperiksa faktanya melalui proses editorial J-Compass; tim editorial kami meninjau sumber dan akurasi sebelum diterbitkan. Lihat metodologi kami →
Terjemahan ini disediakan sebagai referensi untuk kemudahan Anda. Versi bahasa Inggris adalah versi yang berlaku. Baca versi asli bahasa Inggris →
Reformasi antihanko pasca-2020
Reformasi antihanko di Jepang, atau 脱ハンコ (datsu-hanko, "gerakan meninggalkan hanko"), menghapuskan persyaratan cap stempel dari sebagian besar prosedur administrasi pemerintahan setelah tahun 2020. Namun, perubahan ini bersifat parsial dan bertahap: dokumen administrasi harian sebagian besar sudah bebas dari cap stempel, sementara urusan properti, registrasi kendaraan, dan pengajuan ke pengadilan tetap mempertahankan kewajiban penggunaan cap.12
Prosedur, biaya, dan persyaratan dapat berubah sewaktu-waktu. Konfirmasikan rincian terkini di kantor munisipalitas, bank, atau loket pengajuan yang menangani prosedur spesifik Anda.
Gambaran umum
Reformasi ini berawal sebagai kebijakan digitalisasi era pandemi di bawah pemerintahan Suga, yang dipimpin secara terbuka oleh Menteri Reformasi Administrasi Kono. Berbagai tajuk berita sempat mengesankan bahwa hanko telah dihapuskan sepenuhnya; padahal kenyataannya sejumlah prosedur penting dan berisiko hukum tinggi tetap mewajibkan cap stempel, sementara hampir semua urusan rutin telah dibebaskan.13
Bagian selanjutnya dari artikel ini memilah antara prosedur yang berubah dan yang tidak berubah, menguraikan aspek tanda tangan digital, serta merangkum jenis cap stempel minimal yang sebaiknya tetap dimiliki oleh penduduk asing. Pemerintah tidak pernah menetapkan jadwal tenggat akhir yang pasti, sehingga uraian di bawah ini tidak mengindikasikan tanggal penyelesaian tuntas.1
Apa yang sesungguhnya dihasilkan dari upaya tahun 2020
Pada November 2020, Kono mengumumkan bahwa persyaratan stempel akan dihapus dalam hampir 15.000 proses administrasi, dan hanya mempertahankan sekitar 83 prosedur, termasuk pendaftaran kepemilikan mobil.13 Cap stempel sehari-hari yang tidak terdaftar dihapuskan pada prosedur-prosedur yang ditinjau—mencakup sekitar 99,4 persen dari seluruh kewajiban stempel yang diperiksa—sementara prosedur yang membutuhkan cap resmi terdaftar (jitsuin) tetap dipertahankan.2
Mekanisme di balik kebijakan ini sama pentingnya dengan angka-angka tersebut. Menghapus kewajiban stempel secara otomatis menghilangkan keharusan adanya dokumen fisik kertas dan kunjungan langsung, yang memungkinkan prosedur-prosedur tersebut dialihkan ke sistem daring setelahnya.1 Dengan demikian, reformasi ini pada hakikatnya merupakan pendorong digitalisasi yang dikemas dalam bentuk perubahan alat tulis kantor.
Apa yang berubah dalam kehidupan sehari-hari
Formulir pemerintah dan kantor distrik
Pengajuan rutin seperti permohonan salinan catatan domisili dan pembaruan uji berkala kendaraan (shaken) tidak lagi memerlukan stempel.2 Banyak formulir di kantor distrik dan kantor pajak kini hanya memerlukan tanda tangan saja atau bahkan tanpa tanda tangan sama sekali, mencakup sebagian besar urusan administratif yang diajukan penduduk dalam tahun-tahun biasa.2
Pajak, pengajuan koseki, dan cap stempel perusahaan
Pendaftaran kartu keluarga (koseki) menghapus kewajiban cap stempel pada 1 September 2021: pelaporan pernikahan, perceraian, kelahiran, dan kematian kini bersifat opsional terkait stempel di loket kantor munisipalitas.4 Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak nasional beralih tanpa cap sejak April 2021, dan panduan praktisi mencatat bahwa pendaftaran cap pendirian perusahaan menjadi opsional sejak 15 Februari 2021 (laporan panduan komersial; pastikan kembali dengan yuris/judicial scrivener untuk pendaftaran aktual).5
Dokumen transaksi properti mulai diliberalisasi pada Mei 2022: kontrak jual-beli dan dokumen penjelasan hal-hal penting dapat ditandatangani dan diserahkan secara digital menggunakan tanda tangan elektronik berdasarkan paket undang-undang masyarakat digital.6 Perhatikan batasannya secara cermat, karena penandatanganan kontrak berbeda dengan prosedur pendaftaran balik nama kepemilikan di bawah ini.
Apa yang tidak berubah
Pendaftaran properti dan kendaraan bermotor
Permohonan pendaftaran pengalihan hak milik (balik nama), pendaftaran komersial dan korporasi, serta pendaftaran kendaraan bermotor tetap memerlukan cap stempel resmi terdaftar.2 Kontrak jual-beli mungkin dapat ditandatangani secara digital, tetapi kantor pendaftaran hak tetap mewajibkan jitsuin beserta sertifikat segel resminya untuk pengalihan kepemilikan itu sendiri.26
Pengadilan, notaris, dan berkas warisan
Berkas permohonan ke pengadilan keluarga umumnya masih memerlukan stempel: formulir resmi yang diterbitkan pengadilan menyediakan kolom cap stempel untuk pernyataan dan berkas perkara para pihak.7 Dokumen notaris, perjanjian kredit pemilikan rumah (KPR), akta pembagian warisan, dan kontrak penjamin bersama (joint guarantee) juga tetap mempertahankan keharusan cap stempel menurut laporan para praktisi hukum.58
Polanya konsisten: di mana pun suatu prosedur harus melalui pengadilan, kantor notaris, atau kantor pendaftaran hak milik, stempel tetap bertahan. Formulir rutin telah diliberalisasi; berkas yang berbobot pembuktian hukum tinggi tetap tidak berubah.
Loket bank saat pembukaan rekening pertama
Sebagian besar bank kini menerima tanda tangan terdaftar dari pemohon warga negara asing, tetapi loket konvensional masih sering memprioritaskan penggunaan stempel dan beberapa kantor cabang masih mewajibkannya (per Januari 2025 dan Maret 2026; pastikan praktik terkini pada bank Anda).59 Penerimaan tanda tangan adalah kebijakan di tingkat kantor cabang dan bukan ketentuan undang-undang nasional, sehingga aturan cabang tertentu menjadi penentu dalam setiap proses pembukaan rekening.5
Transaksi di kemudian hari sering kali dapat dijalankan menggunakan kartu, nomor PIN, dan aplikasi, terlepas dari bagaimana rekening tersebut dibuka pada awalnya. Loket pembukaan pertama adalah saat di mana ketentuan cap stempel diberlakukan paling ketat, jadi bersiaplah untuk kedua jenis pengesahan tersebut.59
Sisi tanda tangan digital
Mitra teknis dari reformasi ini adalah cip pada My Number Card. Cip IC di dalamnya memuat dua sertifikat elektronik di bawah kerangka autentikasi pribadi publik (JPKI): satu untuk tanda tangan digital dan satu lagi untuk pembuktian identitas pengguna.1011
署名用電子証明書 (shomei-yō denshi shōmeisho, "sertifikat elektronik untuk tanda tangan digital") mencantumkan nama pemegang, alamat, tanggal lahir, dan jenis kelamin ke dalam formulir prosedur, serta digunakan untuk pelaporan e-Tax, pengajuan MynaPortal, dan verifikasi identitas di sektor swasta.1011 Pemasangan fungsi sertifikat ini pada telepon pintar mulai diluncurkan pada Mei 2023, memperluas mekanisme yang sama melampaui kartu fisik.11
Apa yang sebaiknya tetap dimiliki penduduk
Kondisi saat ini persis seperti yang ditunjukkan oleh data angka: kehidupan sehari-hari sebagian besar berjalan tanpa stempel, sementara peristiwa hukum penting tetap mewajibkan stempel.12 Oleh karena itu, perlengkapan minimal yang disarankan adalah satu jitsuin berukuran kecil beserta sertifikat terdaftarnya yang masih berlaku untuk prosedur penting, ditambah cap stempel bank (ginko-in) atau tanda tangan terdaftar untuk transaksi perbankan di loket.5
Kehidupan sehari-hari pascareformasi memang jauh lebih ramah terhadap tanda tangan biasa, dan tidak ada warga yang perlu membeli deretan stempel hanya karena rasa cemas umum. Namun, pembelian properti, pendaftaran kendaraan, berkas warisan, dan pengajuan ke pengadilan umumnya masih memerlukan stempel terdaftar, sehingga menyingkirkan jitsuin sepenuhnya masih terlalu dini.275
Hal penting untuk diketahui
Jangan membuang jitsuin Anda sekarang
Prosedur yang dikecualikan ditambah praktik pendaftaran hak, kenotariatan, dan warisan masih mewajibkannya. Reformasi hanya menghapus cap stempel sehari-hari dari formulir administrasi biasa, bukan menghapus cap stempel terdaftar (jitsuin) dari tindakan hukum berisiko tinggi.12
Penerimaan tanda tangan adalah praktik di tingkat loket, bukan undang-undang
Penerapan di kantor cabang, munisipalitas, dan instansi sengaja tidak seragam, karena pelonggaran diberlakukan berdasarkan prosedur per prosedur, bukan sebagai satu aturan menyeluruh. Formulir terkini di loket spesifik yang Anda datangi adalah satu-satunya acuan yang berlaku untuk pengajuan Anda.59
Periksa formulir resminya, bukan berita utama, sebelum setiap prosedur
Pelonggaran diluncurkan secara bertahap sepanjang tahun 2021 dan 2022 dalam beberapa revisi terpisah, sehingga petunjuk pengisian terkini pada formulir Anda yang menjadi penentu. Tajuk berita media tentang "penghapusan hanko" hanya menggambarkan arah perubahan, bukan kondisi pasti formulir yang akan Anda hadapi selanjutnya.64
Lihat juga
- Dapatkah Warga Negara Asing Membeli Properti di Jepang?
- Pernikahan dengan Warga Negara Jepang
- Hanko vs Tanda Tangan untuk Urusan Perbankan
- Pendaftaran Cap Segel di Kantor Distrik