Status pernikahan sesama jenis di Jepang

Pernikahan sesama jenis di Jepang belum memiliki pencatatan tingkat nasional per 2026-09-08.¹²³ Kantor pemerintah kota praja (balai kota atau kantor distrik) tidak dapat mencatatkan pernikahan sesama jenis berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Civil Code) dan Undang-Undang Catatan Sipil Keluarga (Family Register Act) yang berlaku saat ini, bahkan ketika pengadilan tinggi memiliki pandangan berbeda mengenai konstitusionalitasnya dan sertifikat kemitraan tingkat lokal kian meluas.

Terakhir diverifikasi: 2026-09-08. Topik ini berkembang sangat cepat melalui peradilan, peraturan daerah, dan praktik keimigrasian. Periksa kembali status proses peradilan serta aturan terkini di pemerintah daerah Anda sebelum bertindak.

Konfirmasikan rincian terkini dengan sumber resmi

Prosedur, biaya, dan persyaratan dapat berubah sewaktu-waktu. Konfirmasikan rincian terkini pada panduan pendaftaran keluarga Kementerian Kehakiman, Badan Layanan Imigrasi (出入国在留管理庁, ISA), dan laman informasi perkara Mahkamah Agung Jepang. Artikel ini bersifat informasi umum dan bukan merupakan nasihat hukum, pajak, atau imigrasi; untuk kasus spesifik Anda, konsultasikan dengan pengacara imigrasi berlisensi (bengoshi) atau gyoseishoshi (行政書士, juru tulis administratif berlisensi), atau bagian konsuler kedutaan Anda untuk pertanyaan mengenai pengakuan hukum di negara asal.

Gambaran umum

Jepang mencatatkan pernikahan di loket pemerintah kota melalui sistem 婚姻届 (konin todoke, formulir pendaftaran pernikahan), dan sistem tersebut saat ini hanya menerima pasangan lawan jenis di seluruh wilayah nasional.¹² Pasangan sesama jenis tidak dapat memperoleh status pernikahan nasional, pencatatan bersama di dalam kartu keluarga Jepang (koseki), atau status izin tinggal berbasis pasangan semata-mata atas dasar hubungan mereka.⁴⁵

Kondisi yang ada saat ini terbagi ke dalam tiga lapisan realitas. Hukum nasional belum membuka pencatatan, pengadilan sedang aktif menguji keabsahan larangan tersebut, dan pemerintah daerah menerbitkan sertifikat kemitraan yang hanya memiliki kekuatan hukum lokal.³⁶⁷

Bagi pasangan internasional, pihak keimigrasian menambahkan lapisan keempat: sebuah praktik visa diskresioner yang sangat sempit yang bergantung pada pengakuan hukum di negara asal masing-masing.⁵⁸

Istilah-istilah di bawah ini akan sering muncul di sepanjang artikel ini:

Istilah Jepang	Romaji	Penjelasan bahasa Indonesia
同性婚	dosei kekkon	Pernikahan sesama jenis
戸籍	koseki	Kartu keluarga / catatan sipil keluarga Jepang, hanya untuk warga negara Jepang
婚姻届	konin todoke	Formulir pendaftaran pernikahan
特定活動	tokutei katsudo	Designated Activities, status izin tinggal diskresioner
パートナーシップ証明書	patonashippu shomeisho	Sertifikat kemitraan yang diterbitkan oleh pemerintah kota atau prefektur
在留資格認定証明書	zairyū shikaku nintei shomeisho	Certificate of Eligibility (CoE / Sertifikat Kelayakan Status Tinggal)

Sasaran pembaca artikel ini

Artikel ini ditujukan bagi pasangan sesama jenis yang melibatkan setidaknya satu warga negara asing.⁵⁸ Pembahasan mencakup pasangan sesama warga negara asing yang tinggal di atau pindah ke Jepang, pasangan warga negara Jepang dan warga negara asing, serta pasangan mana pun yang sedang mempertimbangkan sertifikat kemitraan lokal bersamaan dengan opsi izin tinggal keimigrasian.⁶⁵

Artikel ini tidak membahas prosedur pernikahan internasional lawan jenis secara mendalam. Tulisan ini memaparkan sistem sebagaimana adanya dan tidak memberikan nasihat hukum perorangan; pertanyaan mengenai kasus spesifik sebaiknya diajukan kepada pengacara imigrasi, gyoseishoshi, atau kedutaan besar Anda.⁵⁸

Posisi hukum nasional: tidak ada pencatatan pernikahan

Pernikahan berlaku efektif setelah pemberitahuan diajukan berdasarkan Family Register Act, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membingkai unit keluarga tersebut sebagai suami dan istri, termasuk aturan nama keluarga bersama.¹ Buku catatan keluarga dibuat untuk setiap unit suami dan istri beserta anak-anak yang menyandang nama keluarga yang sama, dan pemberitahuan tersebut wajib mencantumkan nama keluarga yang akan digunakan oleh suami dan istri.²

Kantor pemerintah daerah menerapkan kerangka kerja tersebut di seluruh Jepang, sehingga tidak ada kantor distrik atau balai kota yang dapat menerima pemberitahuan pernikahan sesama jenis di tingkat nasional (per 2026-09-08).³⁸ Tidak ada kolom pasangan sesama jenis pada koseki dan tidak ada sertifikat tingkat nasional yang setara dengan akta nikah bagi pasangan sesama jenis (per 2026-09-08).¹²

Liputan media pada tahun 2026 menggambarkan Jepang sebagai satu-satunya negara anggota G7 yang belum mengakui pernikahan sesama jenis maupun ikatan kemitraan sipil di tingkat nasional (per 2026-03-26; konfirmasikan klaim perbandingan ini dengan laporan terkini).³ Karakterisasi tersebut merupakan sudut pandang media, bukan sumber undang-undang, tetapi larangan pencatatan di balai kota itu sendiri memang bersumber dari undang-undang.¹²

Alasan putusan pengadilan tinggi belum mengubah pencatatan

Pernyataan putusan pengadilan tidak serta-merta menulis ulang isi undang-undang. Hanya Parlemen Jepang (Diet) yang memiliki kewenangan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Family Register Act, termasuk istilah berbasis gender dan mekanisme pencatatannya.³⁹

Itulah sebabnya praktik pencatatan sipil tetap tidak berubah meskipun proses litigasi terus berjalan. Bahkan dalam perkara banding di mana pengadilan tinggi menyatakan larangan tersebut tidak konstitusional, hakim tetap menolak gugatan ganti rugi para penggugat terhadap negara (per 2026-03-26).³

Putusan pengadilan dan proses peradilan yang sedang berlangsung

Enam perkara gugatan Pernikahan untuk Semua (Marriage for All) telah mencapai pengadilan tinggi, dan pada 2026-03-25 Majelis Kecil Ketiga Mahkamah Agung melimpahkan keenam perkara tersebut ke Sidang Pleno (Grand Bench) yang beranggotakan 15 hakim agung untuk mendapatkan putusan konstitusional yang terpadu (per 2026-03-26; konfirmasikan jadwal terbaru dengan informasi perkara Mahkamah Agung).³ Grand Bench berhimpun khusus untuk menangani isu-isu konstitusional mendasar, dan ini akan menjadi penafsiran konstitusional pertama oleh mahkamah mengenai ketentuan pernikahan sesama jenis.³

Lima pengadilan tinggi menyatakan larangan tersebut inkonstitusional: Pengadilan Tinggi Sapporo, perkara pertama Pengadilan Tinggi Tokyo, Fukuoka, Nagoya, dan Osaka (per 2026-03-26).³ Pengadilan-pengadilan tersebut mendasarkan putusan pada Pasal 14 ayat (1) Konstitusi tentang kesetaraan di hadapan hukum dan Pasal 24 ayat (2) tentang martabat individu dan kesetaraan antarjenis kelamin, di mana Sapporo juga merujuk pada Pasal 24 ayat (1) tentang kebebasan perkawinan serta Fukuoka merujuk pada Pasal 13 tentang hak mengejar kebahagiaan (per 2026-03-26).³

Satu-satunya putusan yang berbeda adalah putusan perkara kedua Pengadilan Tinggi Tokyo pada 2025-11-28, yang menyatakan ketentuan yang ada saat ini tetap konstitusional (per 2025-11-28).¹⁰¹¹ Pengadilan tersebut berpendapat bahwa mendefinisikan pernikahan yang sah secara hukum sebagai ikatan antara lawan jenis berada dalam ranah diskresi legislatif Parlemen dan Parlemen harus berunding secara mendalam sebelum memilih suatu kerangka hukum tertentu.¹¹

Laporan bulan Maret 2026 memperkirakan putusan Grand Bench akan keluar paling cepat pada tahun 2027, dengan jadwal persidangan pembuktian lisan yang belum ditetapkan saat itu (per 2026-03-26; konfirmasikan jadwal terkini sebelum bergantung pada linimasa ini).³ RUU untuk memperkenalkan bahasa pernikahan netral gender pernah diajukan pada tahun 2019 dan 2023, namun tidak berlanjut hingga pengesahan dalam laporan latar belakang (per 2026-09-08; konfirmasikan dengan catatan Parlemen).¹²⁹

Alur proses peradilan tergambar sebagai berikut:

Hal yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh putusan Mahkamah Agung

Keputusan Grand Bench yang menyatakan aturan tersebut inkonstitusional akan menjadi penafsiran konstitusi yang mengikat, namun putusan itu sendiri tidak secara otomatis mengubah teks undang-undang perdata.³⁹ Perubahan undang-undang oleh Parlemen tetap diwajibkan sebelum kantor pemerintah kota dapat mencatatkan pernikahan sesama jenis secara resmi.⁹

Ulasan hukum mencatat hak-hak turunan yang dipertaruhkan meliputi hak waris, perlakuan pajak pasangan, izin tinggal berbasis pasangan, wewenang persetujuan medis darurat, dan kelayakan adopsi bersama (per 2026-04-16).⁹ Hal-hal tersebut merupakan konsekuensi masa depan yang diupayakan dalam gugatan, bukan hak yang sudah berlaku saat ini, sehingga pahamilah poin-poin tersebut sebagai apa yang berpotensi terbuka melalui jalur peradilan, bukan hak yang sudah ada hari ini.⁹

Sertifikat kemitraan tingkat kota praja dan prefektur

Per 2026-08-01, laporan mencatat sebanyak 566 pemerintah kota praja dan 31 dari 47 prefektur telah menerapkan sistem sumpah atau sertifikasi kemitraan (partnership oath/certification system) (per 2026-08-01; konfirmasikan daerah Anda dengan peraturan daerah terkait).¹² Distrik Shibuya dan Setagaya di Tokyo memulainya pada tahun 2015, sistem Pemerintah Metropolitan Tokyo mulai berlaku pada 2022-11-01, dan jaringannya kini telah menyebar ke berbagai kota besar (per 2026-08-01).¹²

Di bawah Sistem Sumpah Kemitraan Tokyo (Tokyo Partnership Oath System), Gubernur mengesahkan melalui Sertifikat Penerimaan (Certificate of Acceptance) bahwa dua orang telah mengucapkan sumpah kemitraan.⁶ Sumpah ini tidak berkekuatan hukum perdata nasional dan tidak mengubah data catatan keluarga (koseki) maupun catatan kependudukan (juminhyo).⁶⁷

Kelayakan di Tokyo memiliki lima syarat kumulatif.⁶⁷ Setidaknya salah satu pihak adalah minoritas seksual, keduanya berusia 18 tahun ke atas, serta keduanya tidak memiliki pasangan (termasuk pasangan nikah siri/common-law) maupun kemitraan lain.⁶⁷

Pasangan tersebut bukan merupakan kerabat dekat sebagaimana didefinisikan aturan, dan setidaknya salah satu pihak tinggal, bekerja, atau menempuh pendidikan di Tokyo, atau berencana pindah ke Tokyo dalam kurun waktu tiga bulan. Kewarganegaraan bukan menjadi hambatan selama syarat-syarat tersebut terpenuhi.⁶

Warga negara asing membuktikan status belum menikah melalui dokumen dari negara asal, seperti surat keterangan kelayakan menikah (certificate of legal capacity to marry) disertai terjemahan bahasa Jepang yang mencantumkan nama penerjemah.⁷ Dokumen pendukung umumnya harus diterbitkan dalam kurun waktu tiga bulan terakhir.⁷

Konfirmasikan aturan distrik Anda sebelum mengumpulkan dokumen

Praktik di Tokyo adalah salah satu contoh, bukan pedoman baku nasional. Daftar dokumen, masa berlaku dokumen, dan cakupan fasilitas berbeda-beda di setiap kota praja dan prefektur, sehingga konfirmasikan langsung dengan kantor pemerintah tempat Anda akan mengajukan permohonan.

Manfaat sertifikat di tingkat lokal

Sertifikat kemitraan dapat membantu dalam urusan perdata tertentu seperti permohonan perumahan publik (termasuk perumahan kota praja), hak berkunjung dan pemberian persetujuan medis di rumah sakit, serta klaim tunjangan keluarga dari perusahaan (per 2026-09-08).⁷⁸¹² Pengakuan ini bergantung pada masing-masing rumah sakit atau pemberi kerja dan bersifat dianjurkan, bukan diwajibkan oleh undang-undang nasional, sehingga hasilnya dapat berbeda-beda dalam praktik di lapangan.⁸¹²

Tokyo mengizinkan pasangan yang telah menikah sesama jenis di luar negeri untuk memanfaatkan sistem sumpah kemitraan ini asalkan persyaratan lainnya terpenuhi.⁶⁷ Hal ini menjadikan sertifikat lokal sebagai pelengkap bagi pernikahan luar negeri, bukan penggantinya.⁷

Hal-hal yang tidak dapat diberikan oleh sertifikat

Sertifikat kemitraan tidak memberikan status pernikahan tingkat nasional, tidak menghasilkan pencatatan koseki, dan tidak memiliki akibat hukum otomatis terhadap hak waris, pengurangan pajak pasangan, hak asuh anak, maupun izin tinggal keimigrasian.⁶⁷⁵⁸ Rumah sakit atau pemilik sewa hunian mungkin bersedia mempertimbangkan sertifikat tersebut, namun tidak ada undang-undang nasional yang mewajibkan mereka untuk menerimanya.⁸¹²

Sertifikat yang diterbitkan di satu daerah mungkin tidak diakui apabila Anda pindah rumah ke daerah lain, kecuali jika terdapat perjanjian saling pengakuan (mutual recognition) antar-daerah yang mencakup wilayah baru tersebut (per 2026-09-08; konfirmasikan dengan kedua kantor daerah terkait).⁷¹² Tokyo menerbitkan daftar perjanjian untuk perpindahan antar-wilayah metropolitan, namun setiap rencana kepindahan tetap perlu diperiksa secara tersendiri.⁷

Jalur visa bagi pasangan sesama jenis internasional

Badan Layanan Imigrasi (ISA) mendefinisikan kategori visa pasangan (spouse) berdasarkan pernikahan yang sah menurut hukum perdata domestik Jepang.⁴⁵ Laman resmi untuk visa Pasangan atau Anak dari Warga Negara Jepang (Spouse or Child of Japanese National) mendefinisikan kategori ini sebagai suami atau istri, anak kandung, atau anak angkat khusus dari seorang warga negara Jepang.⁴

Masa tinggal yang diberikan meliputi 5 tahun, 3 tahun, 1 tahun, atau 6 bulan (per 2026-09-08; konfirmasikan ketentuan terkini dengan ISA).⁴

Oleh sebab itu, akta pernikahan sesama jenis dari luar negeri saja tidak memenuhi syarat untuk mengajukan visa Spouse or Child of Japanese National, Spouse of Permanent Resident, maupun status Dependent (Keluarga Tanggungan).⁵ Sumber-sumber praktisi imigrasi menjelaskan pengecualian ini secara konsisten di seluruh kategori visa berbasis pasangan (per 2025-06-18).⁵

Perbandingan status izin tinggal yang relevan dipaparkan di bawah ini (per 2026-09-08 untuk kerangka umum; baris teknis diberi penanggalan sesuai sumber; konfirmasikan praktik terkini dengan ISA atau konsultan hukum).⁴⁵⁸

Status	Tersedia hanya berdasar pernikahan sesama jenis	Hak kerja	Per	Sumber
Spouse or Child of Japanese National	Tidak	Tidak terbatas jika diperoleh melalui jalur lawan jenis	2026-09-08	4
Dependent atau Spouse of Permanent Resident	Tidak	Mengikuti aturan kategori pada jalur lawan jenis	2025-06-18	5
Designated Activities (pasangan sesama jenis non-notifikasi)	Mungkin, bersifat diskresioner	Tidak ada secara default; hingga 28 jam per minggu dengan izin khusus	2025-12-12	58
Sertifikat kemitraan kota praja	Bukan status izin tinggal	Tidak memiliki dampak keimigrasian	2026-09-08	58

Pasangan sesama jenis asing-asing yang menikah di luar negeri

Sejak Surat Edaran Kementerian Kehakiman Kan-Zai 5357 tertanggal 2013-10-18 sebagaimana dikutip oleh para praktisi, kebijakan ISA memungkinkan pasangan sesama jenis warga negara asing untuk mengajukan status Designated Activities atas dasar kemanusiaan apabila pernikahan tersebut sah secara hukum di negara asal mereka (per 2025-06-18).⁵ Ini merupakan kebijakan diskresioner internal yang dijelaskan oleh praktisi dan bukan pengumuman publik resmi dari ISA, sehingga pastikan fakta kasus Anda dengan konsultan hukum sebelum mengajukan permohonan.⁵⁸

Praktisi menyebutkan tiga syarat utama: pernikahan yang sah menurut hukum (bukan sekadar de facto partnership) yang diakui di negara asal kedua belah pihak, salah satu pihak telah memegang izin tinggal jangka menengah/panjang di Jepang (seperti visa kerja atau status permanent resident), serta memiliki fondasi keuangan yang stabil disertai bukti hidup bersama dan saling menafkahi secara nyata (per 2025-06-18).⁵⁸

Sertifikat kemitraan dari pemerintah daerah di Jepang tidak diterima sebagai akta nikah untuk keperluan imigrasi.⁵⁸ Hanya akta nikah resmi dari yurisdiksi yang mengakui pernikahan tersebut yang diakui; sertifikat lokal paling banter hanya menjadi bukti pendukung atas hubungan hidup bersama yang terbuka.⁸

Kategori Designated Activities jenis ini bersifat "non-notifikasi" (non-notified), sehingga pihak imigrasi tidak menerbitkan Certificate of Eligibility (CoE) dari luar negeri (per 2025-12-12).⁸ Para praktisi menjelaskan alur praktis yang umum dilakukan adalah masuk ke Jepang dengan status Pengunjung Sementara (Temporary Visitor), sebaiknya dengan izin 90 hari alih-alih 15 atau 30 hari, kemudian mengajukan permohonan perubahan status izin tinggal (change of status) tanpa meninggalkan Jepang selama proses peninjauan berlangsung (per 2025-12-12; konfirmasikan prosedur ini dengan ISA atau penasihat hukum).⁸

Secara default, izin kerja tidak diberikan di bawah status ini. Izin beraktivitas di luar status kependudukan (shikakugai katsudo kyoka) dapat memungkinkan kerja paruh waktu hingga 28 jam per minggu, sementara pekerjaan purnawaktu membutuhkan pengalihan ke visa kerja tersendiri (per 2025-12-12).⁵⁸

Jangan menganggap sertifikat kemitraan sebagai bukti imigrasi

Pihak imigrasi mensyaratkan akta pernikahan resmi dari negara atau yurisdiksi yang mengakuinya. Sertifikat dari distrik atau prefektur saja tidak memenuhi bukti pernikahan dan pengajuan visa atas dasar tersebut berisiko besar ditolak.

Pasangan Jepang-asing

Saat ini tidak ada jalur visa Pasangan Warga Negara Jepang (Spouse of Japanese National) bagi pasangan sesama jenis dari warga negara asing karena pernikahan tersebut tidak diakui menurut hukum domestik Jepang.⁴⁵ Pengecualian ini bersifat struktural menurut hukum perdata, bukan keterlambatan proses pemrosesan imigrasi semata.⁴

Pada 2022-09-30, Pengadilan Negeri Tokyo memutuskan bahwa penolakan pemberian Designated Activities kepada pasangan sesama jenis Jepang-asing sementara memberikannya kepada pasangan asing-asing merupakan pelanggaran atas asas kesetaraan, meskipun pengadilan juga menyatakan penolakan pemberian status Long-Term Resident tidak melanggar hukum (per 2025-06-18).⁵ Setelah putusan tersebut, praktik ISA mulai membuka ruang bagi pemberian status Designated Activities pada kasus Jepang-asing, namun praktiknya tetap sangat sempit, diskresioner, dan bergantung pada penilaian perorangan per kasus.⁵

Pihak imigrasi biasanya akan melakukan pemeriksaan mendalam mengenai keaslian hubungan perkawinan tersebut, dengan dokumen riwayat hubungan yang rinci, bukti tempat tinggal bersama, serta stabilitas finansial (per 2025-12-12).⁸ Mengingat hasilnya yang sangat bervariasi, konsultasi dini dengan pengacara imigrasi atau gyoseishoshi jauh lebih krusial di sini dibandingkan pengajuan visa pasangan biasa.⁸

Hal yang perlu disiapkan sebelum berkonsultasi dengan penasihat hukum

Praktisi merangkum sekumpulan dokumen yang mengacu pada pola pengajuan visa pasangan: formulir permohonan perubahan status, pasfoto, akta pernikahan luar negeri beserta terjemahannya, paspor dan zairyu card kedua pasangan, juminhyo (住民票, surat keterangan kependudukan), surat penjelasan riwayat hubungan, surat jaminan (letter of guarantee), bukti pekerjaan, bukti pembayaran pajak dan rekening bank, serta foto kebersamaan pasangan (per 2025-12-12; ini merupakan daftar periksa praktisi, bukan daftar resmi yang dipublikasikan ISA untuk kategori ini).⁸

Proses peninjauan sering kali memakan waktu lebih lama daripada visa pasangan biasa, dan pemohon tidak boleh bepergian keluar dari Jepang selama permohonan perubahan status sedang diproses (per 2025-12-12).⁸ Bawalah akta nikah luar negeri, bukti tinggal bersama dan dukungan keuangan, serta rincian status izin tinggal kedua pasangan saat konsultasi pertama agar penasihat hukum dapat menilai kelayakan sebelum tiket perjalanan apa pun dipesan.⁸

Batasan praktis di luar status pernikahan

Tanpa status pernikahan resmi tingkat nasional, hak waris otomatis bagi pasangan, pengurangan pajak pasangan, manfaat pensiun bagi ahli waris (survivor pension), adopsi anak bersama, serta visa pasangan tidak berlaku secara otomatis.⁵⁸⁹ Banyak pasangan menggunakan solusi alternatif seperti akta notaris, surat wasiat, dan pendaftaran tunjangan kemitraan pada perusahaan jika tersedia, namun efektivitas langkah-langkah alternatif ini bervariasi dan memerlukan pendampingan hukum (per 2026-09-08).⁵⁸

Rumah sakit dan pemilik apartemen semakin banyak yang bersedia menerima sertifikat kemitraan dalam praktiknya, namun mereka tidak terikat kewajiban hukum nasional apa pun untuk mengakuinya (per 2026-09-08).⁸¹² Kesenjangan antara anjuran moral dan kewajiban hukum inilah yang menjadi alasan praktis mengapa Anda harus mengonfirmasi kebijakan masing-masing fasilitas terlebih dahulu, alih-alih menganggap bahwa sertifikat kemitraan secara otomatis menyelesaikan setiap hambatan.¹²

Hal penting untuk diketahui

Periksa tanggal verifikasi terakhir sebelum bertindak

Pelimpahan perkara ke Grand Bench Mahkamah Agung pada 2026-03-25 serta data sensus 566 pemerintah kota dan 31 prefektur per 2026-08-01 merupakan cuplikan data pada waktu tertentu (per 2026-09-08).³¹² Periksa kembali informasi perkara terkini di Mahkamah Agung dan laman resmi pemerintah kota tujuan Anda sebelum mengambil tindakan, karena perubahan hukum yang cepat adalah premis dasar dari artikel ini.³¹²

Sertifikat kemitraan bukanlah dokumen visa

Menunjukkan sertifikat kantor distrik kepada petugas imigrasi tidak memenuhi syarat pembuktian ikatan perkawinan.⁵⁸ Praktik ISA mewajibkan adanya akta pernikahan dari negara yang mengakuinya secara sah, sedangkan sertifikat kemitraan lokal paling jauh hanya berfungsi sebagai bukti pendukung hubungan kohabitasi.⁸

Menyamakan kedua dokumen ini berisiko menyebabkan penolakan atau salah pengajuan izin tinggal.⁵

Pengakuan negara asal menentukan permohonan visa

Keabsahan pernikahan di kedua negara asal pasangan memegang peranan krusial menurut laporan para praktisi (per 2025-12-12).⁸ Pernikahan yang sah di kedua negara asal dinyatakan memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan, sementara praktisi melaporkan adanya penolakan jika salah satu negara tidak mengakui pernikahan sesama jenis; contoh pasangan Taiwan dan Amerika Serikat disebut sebagai contoh yang memenuhi syarat, sedangkan pasangan Taiwan dan Tiongkok daratan dianggap tidak memenuhi syarat.⁸

Ketentuan kantor distrik berbeda untuk sertifikat, pastikan secara lokal

Rincian kelayakan, dokumen yang diterima, dan cakupan pengakuan di tingkat lokal berbeda-beda di setiap kota dan prefektur.⁶⁷ Kriteria domisili, pekerjaan, atau studi di Tokyo beserta aturan masa berlaku dokumen tiga bulan hanyalah salah satu contoh, bukan cetak biru nasional.⁷

Konfirmasikan langsung dengan kantor pemerintah daerah terkait tempat Anda berencana mendaftar sebelum mengumpulkan berkas.⁶

Lihat juga

• Pernikahan dengan Warga Negara Jepang
• Pernikahan antara Sesama Warga Negara Asing di Jepang
• Surat Keterangan Kelayakan Menikah (Affidavit of Competency to Marry)
• Pengajuan Visa Pasangan setelah Pendaftaran Pernikahan
• Kemitraan Domestik dan Masa Depan Hukum Perkawinan
• Koseki: Panduan Catatan Sipil Keluarga Jepang

References

Footnotes

1. Japanese Law Translation (法令外国語訳データベースシステム). Civil Code (Act No. 89 of 1896), Chapter II Marriage, Articles 739, 750. https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/2058/en ↩ ↩² ↩³ ↩⁴ ↩⁵

2. Japanese Law Translation. Family Register Act (Act No. 224 of 1947), Articles 6, 16, 74. https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/4409/en ↩ ↩² ↩³ ↩⁴ ↩⁵

3. The Japan Times. "Japan top court to issue unified ruling on same-sex marriage." 2026-03-26. https://www.japantimes.co.jp/news/2026/03/26/japan/crime-legal/court-same-sex-marriage/ ↩ ↩² ↩³ ↩⁴ ↩⁵ ↩⁶ ↩⁷ ↩⁸ ↩⁹ ↩¹⁰ ↩¹¹ ↩¹² ↩¹³ ↩¹⁴

4. 出入国在留管理庁 (Immigration Services Agency, ISA). 「在留資格『日本人の配偶者等』」("Status of Residence: Spouse or Child of Japanese National"). https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/spouseorchildofjapanese.html ↩ ↩² ↩³ ↩⁴ ↩⁵ ↩⁶ ↩⁷ ↩⁸

5. Yanagi Group Administrative Scrivener Corporation (Ryota Yanagimoto, ed.). "Same-Sex Marriage and the Designated Activities Visa in Japan." 2025-06-18. https://immigration-lawyer.co.jp/column/%E5%90%8C%E6%80%A7%E5%A9%9A%E3%81%AE%E7%89%B9%E5%AE%9A%E6%B4%BB%E5%8B%95%E3%83%93%E3%82%B6/?language=eng ↩ ↩² ↩³ ↩⁴ ↩⁵ ↩⁶ ↩⁷ ↩⁸ ↩⁹ ↩¹⁰ ↩¹¹ ↩¹² ↩¹³ ↩¹⁴ ↩¹⁵ ↩¹⁶ ↩¹⁷ ↩¹⁸ ↩¹⁹ ↩²⁰ ↩²¹ ↩²² ↩²³ ↩²⁴ ↩²⁵

6. Tokyo Metropolitan Government. Tokyo Partnership Oath System portal (English). https://tokyo-partnership.metro.tokyo.lg.jp/s/?language=en_US ↩ ↩² ↩³ ↩⁴ ↩⁵ ↩⁶ ↩⁷ ↩⁸ ↩⁹ ↩¹⁰ ↩¹¹

7. 東京都 (Tokyo Metropolitan Government, Bureau of General Affairs). Tokyo Partnership Oath System User Guide (English). 2023-04-01. https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/soumu/1765_guide_en ↩ ↩² ↩³ ↩⁴ ↩⁵ ↩⁶ ↩⁷ ↩⁸ ↩⁹ ↩¹⁰ ↩¹¹ ↩¹² ↩¹³ ↩¹⁴

8. Yokoyama Legal Service Office (gyoseishoshi practice). "Can Same-Sex Couples Live in Japan? Visa Options Explained." 2025 edition page. https://lawoffice-yokoyama.com/english/samesexmarriagevisa/ ↩ ↩² ↩³ ↩⁴ ↩⁵ ↩⁶ ↩⁷ ↩⁸ ↩⁹ ↩¹⁰ ↩¹¹ ↩¹² ↩¹³ ↩¹⁴ ↩¹⁵ ↩¹⁶ ↩¹⁷ ↩¹⁸ ↩¹⁹ ↩²⁰ ↩²¹ ↩²² ↩²³ ↩²⁴ ↩²⁵ ↩²⁶ ↩²⁷ ↩²⁸ ↩²⁹ ↩³⁰

9. Abe Legal (attorney publication). "Japan Supreme Court Grand Bench to Rule on Same-Sex Marriage (2026)." 2026-04-16. https://abe-legal.jp/en/news/same-sex-marriage-supreme-court-2026 (limitation: secondary synthesis; direct re-fetch returned 404 on 2026-09-08 while the search index still carries the full text; used only as cross-check alongside ³) ↩ ↩² ↩³ ↩⁴ ↩⁵ ↩⁶ ↩⁷

10. The Japan Times. "Same-sex marriage ban constitutional, says Tokyo High Court." 2025-11-28. https://www.japantimes.co.jp/news/2025/11/28/japan/crime-legal/same-sex-marriage-ruling-tokyo-constitutional/ ↩

11. Lawyers for LGBTQ and Allies Network (LLAN). English summary of Tokyo High Court judgment of 2025-11-28 (second Tokyo case). https://llanjapan.org/llan17/cont/uploads/2026/06/20251128_Tokyo-High-Court-Judgement-Summary.pdf ↩ ↩²

12. Wikipedia. "Partnership oath in Japan." Accessed 2026-09-08; census figure dated 2026-08-01 in article. https://en.wikipedia.org/wiki/Partnership_oath_in_Japan ↩ ↩² ↩³ ↩⁴ ↩⁵ ↩⁶ ↩⁷ ↩⁸ ↩⁹ ↩¹⁰ ↩¹¹